De-formalisasi Islam (De-Islamisasi)

De-formalisasi Islam (De-Islamisasi)

Dengan entengnya meluncur ucapan "Secara pribadi sya kok nggak apa-apa Presidennya orang Kristen sekalipun. Pokoknya, asal ia bisa membuat masyarakatnya menjadi lebih baik, ia bisa membangun dan mensejahterakan masyarakat". Kepala negara yang non-Islam tapi adil, dipandang lebih utama dari yang Islam tapi diktatoris.

"Mengapa harus takut akan kristenisasi. Mengapa harus marah, merintangi orang Kristen duduk di DPR. Ini sikap kekanak-kanakan. Kalau memang beriman dengan benar, dekat dengan umat, kristenisasi nggak akan jalan" (Zastrouw Ngatawi : AMANAT 28/10/99). Tak peduli dengan rambu-rambu larangan "mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin (QS Maidah 5:51).

Ucapan ini keluar dari yang tak setuju bila syari’at Islam diberlakukan secara formal sebagai hukum positif dalam perundang-undangan (Luthfi Basori : Musykilat Dalam NU). Tak setuju tegaknya syari’at, hukum Islam. Tak setuju aktivitas mu’amalah ditata berdasarkan syari’at Islam (Abd A’la : KOMPAS 22/10/99).

Benci terhadap legal dan ritual formal Islam. Benci terhadap ucapan Assalamu’alaikum. Benci terhadap aroma, nuansa, suasana, busana Islam. Syari’at Islam dipandang primitif, barbar, sadis, bengis, beringas, sangar, seram, kejam, biadab, tidak manusiawi.

Secara sistimatis, terencana, terarah, terprogram, berkesinambungan berupaya secara aktif menggeser, menggusur, meminggirkan, menyingkirkan, mengasingkan, memasung, mencabut, memenggal, mengebiri, mengikis syari’at Islam (legal dan ritual) dari mu’amalah (Musykilat Dalam NU.

De-formalisasi Islam (De-Islamisasi) juga dilakukan oleh yang mengaku Muslim, bahkan oleh pakar Islam yang paham akan kitab Kuning. Bisa dilakukan dalam bentuk stigmatisasi, lebelisasi, nasionalisasi, sinkritisasi (Musykilat Dalan NU).

Mencap yang berupaya memformalisasikan syari’at Islam seagai sekretarian, primodial, ekstrim, fundamentalis, menudingnya sebagai berpikiran picik, sontok, sempit, sektorial, parsial.

Menyerukan agar umat Islam berpikiran luas dalam skala besar, menjangkau kepentingan nasional, tidak berpikiran sempit, yang hanya mengacu pada Islam. Yang ya’lu, yang unggul adalah nasionalisme, bukan syari’at Islam. Haruslah berpikiran nasionalis, jangan Islami.

Memisah-misahkan, mempertentangkan antara hakikat (yang substantif, substansial) dan syari’at (law, legal). Hanya mengambil sebatas hakikat, substansial, substantif, esensi, semangat, nilai (moral, seremonial, ritual) Islam, dan melepaskan syari’at Islam (legal-formal),

Memanipulasi dalil-dalil syar’i, mereduksi makna syari’at Islam, sehingga terpisah, bertentangan antara hakikat dan syari’at. Memanipulasi makna ayat QS Ali Imran 3, bahwa yang telah beragama jangan didakwahi masuk Islam. Jangan didakwahkan Islam itu sebagai acuan tunggal (aalternatif) (Luthfi Basori : Musykilat Dalam NU).

Islam itu urusan pribadi, masalah keyakinan yang menyangkut kenyataan batiniyah, yang dipertanggungjawabkan secara trasendental (Dr Taufik Abdullah : PANJI MASYARAKAT 537). Islam itu dipandang, dipahami hanya sebatas nilai, moral, etika, tak ada sanksi hukumnya, paling-paling sanksi moral atau sanksi sosial (Ir Haidar Baqir : PANJI MASYARAKAT 521).

Penguasa tak punya hak wewenang menetapkan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya (Amsar A Dulmanan : REPUBLIKA 30/7/98). Aktivitas politik haruslah bebas dari syari’at Islam, namun bisa saja mengacu pada hakikat Islam. Wakil rakyat di DPR haruslah berorientasi kebangsaan, dan harus meninggalkan dan menanggalkan orientasi ke-Islaman.

Hak individu tidak boleh diintervensi, diatur oleh siapa pun, termasuk oleh syari’at Islam sendiri (Luthfi Basori : Musykilat Dalam NU). Tak ada paksaan dalam Islam. (Tak ada hudud ?)

Menyebarkan isu bahwa al-Qur:an tidak pernah secara spesifik berbicara tentang negara Islam. Ide, gagasan tentang negara Islam itu tidak ada dan tidak harus ada. Ide itu akan menimbulkan gejolak sosial, perpecahan bangsa, destabilitas dan disintegrasi nasional. Tak ada ketentuan Fiqih yang mengharuskan negara itu diatur oleh syari’at Islam (Musykilat Dalam NU).

Tudingan semacam itu pernah pula dulu disandangkan kepada Muhammad Rasulullah, manusia jujur terpercaya yang mereka propagandakan sebagai biang pencerai-berai, pemecah-belah antara seorang dengan orangtuanya, dengan saudaranya, dengan isterinya, dengan keluarganya. Padahal merekalah yang merusak ikatan solidaritas di kalangan Arab (Haekal : Sejarah Hidupo Muhammad).

Memuji-muji, menyanjung-nyanjung keagungan nilai-nilai Islam yang bersifat humanis-universal, seperti kemerdekaan, keadilan, persamaan, terlepas dari syari’at (legal-formal). Mementingkan kontekstual, dan mengabaikan tekstual. Mengambil prinsipnya, dan meninggalkan syari’atnya.

Diciptakan persamaan mutlak, tanpa membeda-bedakan budaya, etnis, agama, terlepas dari nash (teks). Mempersamakan secara mutlak antara pria dan wanita, antara Islam dan non-Islam (Yahudei, Nasrani, Zionis, Komunis) dalam segala hal, termasuk dalam hal warisan, kesaksian, bithanah, walaa (kepemimpinan), dan lain-lain. Sikapa saja boleh dan berhak dipilih jadi pemimpin tanapa membeda-bedakan jenisnya dan agamanya. Yang harus digunakan sebagai parameter hanyalah alasan kemampuan, kapabilitas dan kredibilitas (Prof Chamamah Soeratno : SUARA AISYIYAH, No.8/1999).

Dengan memanipulasi makna keadilan, maka setiap upaya untuk memformalkansyari’at Islam dalam peraturan perundang-undangan dipandang diskriminatif terhadap non-Islam (Musykilat Dalam NU.

Tak setuju dengan kelompok usroh, masjid kampus (yang rata-rata di fakultas teknik dan fakultas kedokteran), yang memakai tabir dan jilbab, parpol-parpol yang berasaskan Islam (Zastrouw Ngatawi : AMANAT 28/10/99).

Gerakan-gerakan semacam itu dari perspektif historis dipandang selalu gagal, tidak pernah berhasil, tidak pernah mendapat simpati luas mayoritas ummat (Abd A’la : KOMPAS 22/10/99).

Menyebarkan isu bahwa syari’at Islam hanya cocok bagi masyarakat seragam (homogen), tapi hakikat Islam cocok bagi masyarakat beragam (heterogen, majemuk). Untuk masyarakat maajemuk, di alam komunitas pluralistik, maka hakikat Islam bisa dipakai sebagai acuan bersama.

Meredusir, menurunkan pengertian jihad dari pengertian istilah (kontekstual, keagamaan) menjadi pengertian lughawi (tekstual, grammatikal, kebahasaan), yang hanya berarti bekerja keras atau berjuang, bersungguh-sungguh. Gejala mempersempit makna terminologi ajaran Islam ini tampaknya semakin membudaya.

Dengan memanipulasi makna ukhuwah, menyebarkan isu bahwa ukhuwah yang cocok adalah ukhuwah syu’ubiyah, ukhuwah wathaniyah, sedangkan ukhuwah Islamiyah akan menimbulkan perpecahan bangsa, destabilitas dan disintegrasi nasional. Pengertian ukhuwah (persaudaraan), jama’ah (persatuan) menjadi kacau balau.

Menyerukan agar prinsip-prinsip Islam haruslah diselaraskan, disesuaikan, diakomodasikan dengan dunia modern (modernisme). Pengundangan sanksi moral oleh negara haruslah ditiadakan. Melakukan sinkritisasi, mencapursarikan yang bukan Islam ke dalam Islam (Talbisul-haq bil-bathil) (Luthfi Basori : usykilat Dalam NU).

Memang ada periode, orang tidak lagi mengajak kebaikan dan melarang kemunkaran. Bahkan telah menganggap yang baik itu buruk (munkar) dan yang buruk itu baik (makruf). Menyamakan, menyamarkan, memanipulasi yang haram jadi yang halal. Lebih dari itu menyuruh yang munkar dan melarang yang makruf.

Memang ada suatu masa, Islam hanya tersisa namanya, sebutannya, predikatnya. Qur:an hanya tersisa tulisannya, naskahnya, teksnya. Terlepas dari Islam, bagaikan anak panah terlepas melesat dari busurnya, tanpa terasa, tanpa disadari, tanpa kelihatan, tanpa terdeteksi dan terobservasi.

Berseberangan dengan yang Islam, tapi akrab dengan yang non-Islam (semacam Zionis, Komunis, dan lain-lain). Tanpa peduli dengan nash-syari’at, yang menyatakan bahwa yang Hizbullah, yang benar beriman kepada Allah dan hari kemudian tak akan pernah bermesraan dengan yang kufur (QS Mujadalah 48:22).

Semula, menjelang proklamasi kemerdekaan RI, semangat untuk memformalisasikan syari’at Islam sangat menonjol. Hal ini tampak pada tujuh kata "dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Namun sehari setelah proklamasi, yang sangat mencuat adalah semangat untuk mendeformalisasikan syari’at Islam. Hal ini sangat jelas terlihat pada pengebiran Piagam Jakarta dengan dihapusnya tujuh kata itu ke dalam Pembukaan UUD 18 Agustus 1945.

Upaya deformalisasi ini semakin santer. Ini bisa dilihat dari sidang Konstituante 1955 dan sidang MPR selang waktu 1971-1999. Dan kini dari upaya-upaya mempersamakan secara mutlak dalam hal gender antara pria dan wanita, dalam hal kepemimpinan (walaa) dan pertemanan (bithanah, waliijah), antara yang Islam dan bukan Islam (Yahudi, Nassshrani, Zionis, komunis, dan lain-lain). Bahkan jika seandainya diadakan referendum (jajak pendapat), hampir dapat dipastikan bahwa yang tidak menginginkan berlakunya syari’at Islam lebih besar jumlahnya dari pada yang menginginkan berlakunya syari’at Islam.

Sedangkan yang masih berupaya memformalisasikan syari’at Islam, kecewa dengan penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta itu. Ini merupakan awal kekalahan politik Islam berhadapan dengan golongan nasionalis sekuler.

Sebagiannya berusaha membentuk NII (Negara Islam Indonesia) 27 Agustus 1948. Sejak Daud Beureueh bergabung dengan NII, sejak diproklamirkan Negara Islam Aceh 21 September 1953, masyarakt Tanah Rencong berjuang mengembalikan tujuh kata Piagam jakarta, agar syari’at islam, Hukum Allah berdaulat, berkuasa di bumi Aceh (SIMPATI, No.6, 6 September 1998, SABILI, No.4, 11 Agustus 1999, No.5, 25 Agustus 1999). Langkah Aceh ini kemudian diikuti oleh Sulawesi Selatan.

Dengan mengembalikan Pembukaan UUD-45 seperti semula, seperti dalam Piagam jkarta, diharapkan tuntutan yang kembali di Aceh, dan dulu tahun lima puluhan juga muncul di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan lain-lain dapat diakomodir, dapat dipenuhi. Untuk mencegah disintegrasi bangsa (yang ditakutkan penguasa) seyogianya secepatnya mengembalikan Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD-45 (SABILI, No.15, 10 Februari 1999).

13 Peralihan Hukum Islam ke Hukum Barat, ke Hukum Adat, ke Hukum Nasional

Dalam kitab "Peraturan Pemerintahan di Baitul Maqdis" yang diterbitkan dalam bahasa Perancis di kota Paris, dimuat kumpulan sejarah Perang Salib. Juga dimuat tentang Hisbah (pengawasan masyarakat) yang dilakukan oleh orang Kristen waktu mereka dapat berkuasa di Palestina, yang dicontoh mereka dari Islam (Dr Musthafa as-Siba’i : "Sistem Masyarakat Islam", aslinya : "Al-Isytirakyah Al-Islamiyah", saduran H A Malik Ahmad, Pustaka Al-Hidayah, Jakarta, 1987, hal 133).

Sir Thomas Arnold & Alfred Guilaume dalam karyanya "Undang-undang dan Masyarakat menurut ajaran Islam" (cetakan Universitas Oxford tahun 1931, hal 316) menyebutkan bahwa seorang ahli hukum Itali yang terkenal David de Santillana (penulis Istituzioni di diritto musulmano malichita, con riguardo anche al sistema schiafi’ata) mengakui perhatiananya yang penuh, begitu pun minat ahli-ahli hukum Barat terhadap syari’at Islam, bahwa tanpa disangsikan lagi ia telah memberikan ilham tentang prrinsip-prinsip hukum modern kepada masyarakat Barat, seagaimana juga sebagian undang-undangnya yang artistik tentang perdagangan dan perseroan-perseroan terbatas telah mereka ambil alih (Ahmad Zaki Yamani MCJ LLM : "Syari’at Islam Yang Abadi menjawab tantangan masa kini", aslinya : "Asy-Syari’atul Khalidah wa Muskilaatul ‘Ashr", terjemah Mahyudin Syaf, Al-Ma’arif, Bandung, 1986, hal 30).

Sampai kepada abad VIII Hijriyah, Fiqih Islam itu sempat mencapai hasil-hasil yang besar, terutama di lapangan Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Kemajuan itu kelihatan juga di bidang Hukum Dagang yang ditiru oleh Eropah dari masyarakat Islam di Andalusia. Dari sumber inilah Eropah mengambil sebesar-besar manfa’at untuk menyusun Hukum Dagang mereka yang sekarang (Sayid Qutb : "Masyarakat Islam", terjemah H A Mu’thi Nurdin SH, Al-Ma’arif, Bandung, 1983, hal 44). Para alumni pendidikan Barat menebarkan teori dan buah pikiran bahwa Fiqih Islam itu dipungut, dikutip dari Undang-Undang Romawi dan bukan sebaliknya (Abul Hasan Ali al-Husni an-Nadwi : "Pertarungan antara Alam Fikiran Islam dengan Alam Fikiran Barat", aslinya "Ash-Shira’ bain al-Fikrat al-Islamiyat wa al-Fikrat al-Gharbiyah fi al-Aqthaar al-Islamiyat", terjemah Maaahyudin Syaf, Al-Ma’arif, Bandung, 1983, hal 116).

Aswab Mahasin menukil bahwa pada masa Sultan Mahmud Syah (1442-1444) aspek-aspek hukum Fiqih mulai masuk dalam Undang-Undang Malaka. Aspek-aspek untuk hukum perkawinan, hukum dagang, dan sebagian hukum acara (syahadah) disusun belakangan. Kanun ini dikutip secara luas, sebagian maupun secara utuh, pada berbagai perundang-undangan lain, dan berlaku di Kedah, Pahang, Riau, Pontianak, dan malahan masih dianggap berlaku di Brunei sekarang. Disamping itu ada pula versi Aceh dan versi Patani (Thailand). Demikian tercantum pada PESANTREN, Jakarta, No.2/Vol.II/1985, hal 21.

Hamka menukil bahwa Sulthan Hasan Bulqiyah Brunei (1605-1619) menyalin hampir keseluruhan "Qanun Mahkota Alam Aceh" untuk dijadikan Undang-Undang Negeri Brunei. Demikian tercantum pada PANJI MASYARAKAT, No.197, 15 April 1976, hal 29, dan No.537, 21 April 1987, hal 60.

KH Siradjuddin menukil, bahwa mulai tahun 1772 yaitu ketika Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjar kembali di Martapura, diberlakukan hukum Islam berdasarkan Mazhab Syafi’i di wilayah Kerajaan Banjar.

Hukum ini dijadikan sebagai Hukum Pemerintahan, terutama sebagai sumber pokok dalam membuat undang-undang dan peraturan Pemerintah, berdasarkan Qur:an dan Hadits.

Salah satu kitab Fiqih karya Syeikh muhammad Arsyad al-Banjar adalah Sabilal Muhtadin yang dicetak bersama kitab Shirathal Mustaqim karya Syeikh Nuruddin ar-Raniri. Demikian tercantum dalam kitab Tabaqat Syafi’i, karya KH Siradjuddin Abbas, hal 422. Kitab Fiqih Sabilal Muhtadin Syaikh Arsyad Banjar itu merupakan saduran (keringkasan dan penyempurnaan) dari Kitab Sirathal Mustaqim Nuruddin ar-Raniri (Prof Dr Hamka : "Antara Fakta Dan Kayal ‘Tuanko Rao’", Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal 180).

Zaini Ahmad Noeh menampak pengaruh pemikiran ilmu fiqih, khususnya teori Imam al-Mawardi tentang pemisahan fungsi memelihara agama (haratsah al-din) dan mengatur dunia (siyasah al-dunya) pada tata pemerintahan pribumi di Jawa dan Madura semasa penjajahan Hindia Belanda. Demikian tercantum pada PESANTREN, Jakarta, No.2/Vol.II/1985, hal 5-6.

Di Indonesia dan Semenanjung, Hukum Islam tidaklah dipandang asing. Hukum Islam pernah diberlakukan sebagai hukum positip di sebagian terbesar wilayah Indonesia dan Semenanjung (Melayu).

Hanya penguasa penjajahan kolonial Barat Nasrani pernah mengasingkah Hukum Islam dari bumi Indonesia dan Semenanjung.

Aspirasi memberlakukan kembali Hukum Islam sebagai Hukum Positip di Indonesia (pada era reformasi di Aceh dan Sulawesi Selatan) dan Semenanjung hanya sebagai pengulangan sejarah (l’histoire repeate).

Wilayah Indonesia dan Semenanjung tetap sebagai negeri Muslim secara riil (nyata), karena dahulu pernah diperintah oleh kerajaan-kerajaan Muslim. Demikian pendapat mufti Hadramaut ketika ditanya tentang status tanah jajahan Hindia Belanda yang dinukil oleh Abdurrahman Wahid (sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia dalam PESANTREN, Jakarta, No.2/Vol.II/1985, hal 4.

Hikmah itu adalah barang hilang orang Mukmin, maka di mana pun dijumpainya, ia lebih berhak terhadapnya (Tarjamah HR Tirmidzi dari Abu Hurairah).

14 Manipulasi terminologi Islam

Istilah, terminologi ajaran Islam sebenarnya mempunyai pengertian yang sudah baku. Namun demikian, disamping yang berpegang pada pengertian baku, ada pula yang memanipulasi, mereduksi, meredusir pengertian yang sudah baku itu.

Ada yang memahami bahwa menegakkan syari’at Islam adalah berpegang pada rukum iman yang enam dan menjalankan syari’at Islam yang lima (syahadat, shalat, shaum, zakat, haji). Memahami bahwa Khalifah di kalangan Muslimin adalah semacam Paus di kalangan Katholik Kristen. Khalifah itu tanpa kekuasaan (politik, militer). Istilah-istilah jama’ah, imamah (imarah), bai’at, tha’at sama sekali tak terkait dengan kekuasaan (politik, militer). Tujuan khilafah adalah agar dapat beribadah secara tertib dan terpimpin. "Islam hanyalah da’wah diniyah. Semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Tak ada hubungan apa-apa dengan masalah keduniaan, seperti urusan peperangan dan urusan politik". "Agama adalah satu hal, dan politik adalah suatu hal yang lain". "Qur:an tak pernah memerintahkan agar negeri diatur, ditata oleh Islam".

Ada pula yang memahami bahwa menegakkan syari’at Islam itu adalah berpegang pada prinsip-prinsip umum dari hukum Islam (hakikatnya, nilainya, semangatnya, jiwanya), sedangkan penerapan pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi, suasana, tempat, waktu (makan, zaman). "Islam itu hanya sebatas hakikat, sebatas nilai". Yang diperlukan hanyalah menggali nilai-nilai syahadat, shalat, shaum, zakat, haji, qurban, jihad, dan lain-lain. Sedangkan bentuk, ujud, format, kaifiat dari syahadat, shalat, shau, haji, qurban, jihad, dan lain-lain terserah selera masing-masing sesuai dengan perubahan zaman.

Ada pula yang memahami bahwa menegakkan syari’at Islam itu adalah berpegang pada rukun iman yang enam dan menjalankan rukun islam yang lima, serta berjama’ah bersama-sama seara kolektif memberlakukan hudud yang ditetapkan Allah sebagai hukum positif seperti yang pernaha dilaksanakan oleh Rasulullah. Islam itu meliputi semua aspek kehidupan, termasuk politik, militer. Khilafah itu merupakan kekuasaan (politik, militer) untuk memberlakukan hudud, syari’at yang ditetapkan Allah.

Untuk memberlakukan hudud, menegakkan syari’at Islam ada yang menempuh jalur pendidikan dan bimbingan (tarbiyah dan taklim). Ada yang menempuh jalur pengabdian masyarakat, aksi sosial. Ada yang melalui dekrit pemerintah, menempuh jalur politik, jalur parlemen. Ada yang menempuh jalur kekuatan militer, dengan kekuatan senjata.

Hasan al-Banna dengan Ikhwanul Musliminnya di Mesir, Maududi dengan Jami’ah Islamiyahnya di Pakistan lebih memusatkan perjuangannya melalui jalur politik, jalur parlemen. Di Indonesia, Soekarno pernah menganjurkan memilih jalur parlemenini, namun ia sendiri berseberangan dengan Islam. Kartosuwirjo lebih maju, memilih jalur perjuangan bersenjata dengan memproklamasikan berdirinya Negara karunia Allah, Negara Islam Indonesia (NII).

Bagaimana pun, realisasinya sama sekali tergantung semata-mata dari anugerah karunia Allah, seperti tampilnya Umar bin Abdul Aziz yang jauh sangat berbeda dengan keluarganya dalam kalangan Bani Umawiyah (Umaiyah ?).